Mengantarkan Gusdur Ke Istana

Masa kepresidenan B.J. Habibie tergolong singkat, hanya tujuh belas bulan. Sampai saat ini ia merupakan Presiden Republik Indonesia dengan masa jabatan terpendek. Namun, dalam periode kepemimpinannya yang tak lama itu, banyak keputusan penting yang pakar konstruksi pesawat terbang ini munculkan, salah satunya adalah menggelar pemilihan umum pada 1999. Padahal, kalau berpegang pada konstitusi, ia berhak menjabat sampai 2003. Memang saat itu ada tekanan kuat dari kelompok prodemokrasi, tapi bagaimanapun kesadarannya memandang pemerintahannya sebagai pemerintahan transisional dipuji banyak pihak.

Mendirikan partai politik, sebuah frasa yang ganjil terdengar semasa Orde Baru, tiba-tiba menjadi perbincangan keseharian publik. Orang-orang berkelompok mencari kawan sehaluan. Begitu tingginya gairah mendirikan partai pada waktu itu membuat sejumlah orang tak berpikir realistis karena tak punya kekuataan riil. Beberapa nama partai pun terdengar lucu di telinga publik. Saat itu, tercatat 141 partai baru yang mendaftarkan organisasi mereka ke Departemen Kehakiman dan HAM. Dari jumlah itu, yang akhirnya ikut pemilu sebanyak 48 partai.

Jauh sebelum pemilu digelar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dipimpin Megawati Soekarnoputri sudah dijagokan akan menjadi pemenang. Muhaimin Iskandar dan Saifullah Jusuf ditugaskan para tokoh senior NU untuk bergabung dengan partai berlambang banteng tersebut. Tapi, pada perkembangannya, Muhaimin dipanggil pulang sementara Saifullah tetap bertahan di sana. Sebetulnya, tak lebih dari 24 jam setelah kejatuhan Soeharto, kantor PBNU mulai kebanjiran usulan dari warga nahdliyin: NU diminta segera mendirikan partai politik. Ada yang menyampaikan lewat e-mail, faksimili, dan tak kurang pula yang datang langsung ke kantor. Tak hanya itu, usulan nama partai pun terkumpul cepat, dalam kisaran sepekan sudah ada tiga puluh. Namun, PBNU menyikapi antusiasme itu dengan kehati-hatian sehingga ada tudingan mereka lamban. Bagaimanapun, ada suara lain warga nahdliyin yang pantas didengar, yaitu NU tak perlu membikin partai sendiri karena toh kadernya sudah tersebar di mana-mana. Memang, suara semacam itu kebanyakan dimunculkan oleh warga NU yang sudah menjadi kader partai tertentu.

Wajar mereka cemas partai mereka akan melemah jika NU benar-benar membikin partai sendiri. Bagaimanapun, alasan itu terdengar masuk akal. Tapi, seiring waktu, suara yang menginginkan pendirian partai sendiri lebih kuat. Dengan mendirikan partai, kekuatan NU bisa memberikan pengaruh nyata dalam perpolitikan nasional. Maka, dalam hitungan sebulan PBNU membentuk Tim Lima dan Tim Sembilan. Muhaimin mendapatkan tugas penting sebagai anggota Tim Sembilan. Ia diminta mempersiapkan pendirian partai. Nama yang dipilih adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ia terlibat penuh dalam penyusunan platform perjuangan
dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga serta penyempurnaan logo partai. Sejak awal, ia ikut menekankan bahwa sekalipun lahir dari rahim NU, PKB harus menjadi partai yang terbuka, humanis, pluralis, dan nasionalis. PKB tidak boleh menjadi partai berasas Islam, sebab PKB mewarisi sikap dasar NU dalam bernegara. Baginya, berdirinya PKB adalah kontribusi NU paling strategis terhadap pelembagaan demokrasi dan penguatan multikulturalisme di Indonesia. Di partai baru tersebut Muhaimin diangkat menjadi Sekretaris Jenderal mendampingi H. Matori Abdul Jalil yang menjabat Ketua Umum.

Kepengurusan mereka dikukuhkan pada 23 Juli 1998. Matori dipilih karena dianggap jago berpolitik dan punya jaringan pertemanan luas di luar NU, adapun Muhaimin ditunjuk karena Gus Dur ingin menyampaikan pesan bahwa PKB adalah partai milik anak muda juga. Penunjukan Muhaimin tak lepas dari saran Hasyim Muzadi kepada Gus Dur. “Sama sekali tak pernah terpikir bahwa saya akan menduduki jabatan di PKB. Saya bergabung saja, mengikuti pertemuan di beberapa daerah,” ujar Muhaimin. esungguhnya, pada waktu itu ia masih sedikit gamang karena merasa lebih pas berkiprah dan berkontribusi di luar jalur politik praktis. Hal ini bisa dimengerti karena selama bertahun-tahun ia berada di luar sistem. Namun, karena yang meminta adalah orang-orang yang sangat ia hormati,
tanggung jawab itu ia ambil. Apalagi, ia kemudian juga mendapat dukungan dari para kiai sepuh, keluarga, dan kawan-kawan aktivisnya.

Pendapat umum yang ia terima adalah jika aktivis tak tergerak masuk sistem maka yang bakal mengisi adalah orang-orang lama alias pendukung Orde Baru lagi. Seperti diperkirakan, PDIP meraih suara terbanyak pada Pemilu 1999, hampir 35,69 juta. Secara mengejutkan, walau reputasinya merosot setelah Reformasi, Golkar berhasil berada di tempat kedua dengan 23,74 juta suara—bagaimanapun, mesin politiknya masih yang terbaik pada masa itu. Adapun PKB berada di urutan
ketiga dengan 13,34 juta suara, tertinggi di antara partai yang benar-benar baru. Keberhasilan ini juga mengulang sukses Partai NU pada Pemilu 1955 dan 1971. Saat kampanye tahun itu, PKB masih melakukan cara-cara yang tergolong hafalan untuk mendatangkan massa seperti menampilkan musik dangdut. Tapi, mereka juga bersungguh-sungguh menyampaikan tema pemerintahan yang bisa menjadi penyelesai masalah, yaitu pemerintah yang memenuhi tiga syarat pokok: memiliki akhlatul karimah, pemimpinnya hidup sederhana, dan mendapatkan dukungan dari sebagian besar rakyat Indonesia.

Dengan mengedepankan tiga kriteria tersebut, PKB telah mengembangkan tradisi sebagai partai modern yang berangkat dari visi dan platform, bukan dari sosok perseorangan. Hanya saja, PKB beruntung karena selain mempunyai platform mereka juga mempunyai tokoh: Gus Dur. Pada hari kampanye terakhir 1 Juni 1999 di Lapangan Blok S, Jakarta Selatan, yang dihadiri ratusan ribu pendukung, Muhaimin secara khusus meminta agar warga PKB sabar terhadap fitnah, hujatan, dan serangan yang ditujukan partai politik lain kepada mereka. “Saat itu sudah muncul kampanye hitam,” kata Muhaimin. Meskipun begitu, pada hari itu terbit optimismenya bahwa PKB akan menjadi kekuatan politik penting di Tanah Air. Pemilu 1999 mengantarkan Muhaimin terpilih sebagai anggota parlemen dari daerah pemilihan Surabaya-Sidoarjo. Oleh PKB, ia ditunjuk menjadi Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa sebelum akhirnya dipercaya sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 1999-2004 menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang diangkat menjadi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan pada Kabinet Persatuan Nasional. Muhaimin menjadi pimpinan termuda di DPR yang pernah ada saat itu, yaitu 32 tahun. Catatan ini belum terpecahkan sampai sekarang.

Pemilihan presiden di MPR selanjutnya menjadi panggung politik yang mendebarkan kala itu. Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri mempunyai peluang terbesar terpilih sebagai karena partainya meraih suara terbanyak. Tapi, tersebab kurang berjalannya komunikasi politik dengan partai-partai lain, ia tak mendapatkan dukungan suara yang mencukupi. Tidak hanya itu, nada suara penolakan kepada Megawati pada saat itu pun terdengar begitu keras dari partai- partai Islam. Sementara itu, Habibie yang dijagokan Golkar mendapatkan tentangan yang tak kalah sengit dari kelompok prodemokrasi. Sejumlah partai akhirnya membentuk koalisi Poros Tengah untuk memecah kebuntuan. Koalisi yang dimotori Amien Rais ini ingin mengusung Gus Dur.

Awalnya, Muhaimin dan rekan-rekannya sesama PKB mengira bahwa tawaran Poros Tengah hanyalah siasat untuk memajukan calon dari mereka sendiri setelah suara terhimpun. “Saya sempat memarahi utusan mereka,” kata Muhaimin. PKB tak langsung menerima tawaran karena beberapa pertimbangan. Pertama, sekalipun secara internal mereka yakin Gus Dur adalah calon presiden terbaik dan mendapat dukungan dari banyak pihak, realitas demokrasi menuntut mereka mendukung Megawati yang berasal dari partai pemenang pemilu. Kedua, kondisi kesehatan Gus Dur sendiri saat itu tak bisa dibilang prima.

Ternyata, Gus Dur menyambut tawaran itu. Yang mengesankan, baik Gus Dur maupun Megawati sepakat bahwa pemilihan mesti berjalan fair, yang kalah tunduk dan yang menang menghormati. PKB dan partai-partai pendukung lain segera merancang strategi memuluskan rencana ini. Pada akhirnya, sang pejuang demokrasi, kader terbaik NU, Abdurrahman Wahid terpilih menjadi Presiden Keempat Republik Indonesia. Menurut Muhaimin, naiknya Gus Dur adalah titik temu kekuatan-kekuatan—Orba, Nasionalis dan Islam—yang saling tarik di parlemen. Ketegangan saat itu begitu kuatnya sehingga berpotensi mengancam persatuan nasional. PKB dengan kekuatan Islam moderatnya mampu menyandingkan kekuatan-kekuatan yang bertanding di parlemen. Sebetulnya, setelah Gus Dur terpilih, Poros Tengah juga menghendaki kursi wakil presiden menjadi milik mereka.

Tapi, Gus Dur mencegah. Di sinilah Gus Dur menunjukkan sikapnya sebagai negarawan sejati. Ia menginstruksikan pendukungnya memilih Megawati. Dengan cara ini, perselisihan tak sempat membesar. Bagi Muhaimin, terpilihnya Gus Dur membangkitkan optimisme bahwa bangsa Indonesia bisa segera keluar dari krisis multidimensi. Tantangan yang dihadapi saat itu bukan main-main, yaitu bagaimana memimpin sebuah negeri yang sedang melakukan transisi demokrasi, peralihan
politik dari sistem dan budaya sosial politik otoriter menuju sistem dan budaya sosial politik yang demokratis.

Muhaimin menyakini bahwa Gus Dur selama berkuasa sudah berhasil memberikan jaminan bagi tegaknya demokrasi Pancasila, tuntasnya hubungan agama dan negara, terjaminnya kelompok minoritas—terbukti Gus Dur memberikan kesetaraan terhadap etnis Tionghoa dan menjadikan Imlek sebagai hari libur nasional— reformasi militer, desakralisasi lembaga kepresidenan, dan tumbuh kembangnya multikulturalisme hingga level negara.

Semasa Gus Dur menjabat presiden, Muhaimin menjalankan fungsi sebagai jembatan antara Istana Negara dan parlemen. Posisinya sebagai Wakil Ketua DPR sekaligus kedekatan personalnya dengan Gus Dur menjadikannya sosok yang ideal untuk tugas ini. Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua DPR RI dan Pembina Fraksi Kebangkitan Bangsa, misalnya, ia menginstruksikan kepada seluruh anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa di semua tingkatan untuk mendukung penuh Instruksi Presiden Indonesia yang mencabut Inpres Nomor 14/1967 produk rezim Orde Baru yang mendiskriminasikan orang-orang Tionghoa di Indonesia. FKB juga diinstruksikan menjadi garda terdepan pelaksanaan Keputusan Presiden (Kepres) Gus Dur Nomor 19/2001 tertanggal 9 April 2001 yang meresmikan Imlek sebagai hari libur.

Sayang, kepemimpinan Gus Dur hanya bertahan kurang dari dua tahun, dua puluh bulan tepatnya. Dalam periode singkat itu banyak sekali gejolak politik yang terjadi. Muhaimin mengaku sangat terpukul saat Gus Dur dimakzulkan MPR. Menurutnya, tidak alasan kuat sehingga Gus Dur harus mundur. Tuduhan korupsi
yang diembus-embuskan tak pernah terbukti, tapi pembunuhan karakter berjalan terus. Serangan ke Gus Dur pun ia nilai sangat kasar. Menurutnya, satu-satunya alasan Gus Dur dijungkalkan adalah karena ia tak bersedia melayani kepentingan dan ambisi partai-partai dan elit politik yang semula mendukungnya. Gampangnya, Gus Dur mengabaikan permintaan mereka soal bagi-bagi jabatan. Bukan hanya itu, Gus Dur juga enteng saja mencopot menteri-menteri dari partai pendukung. Bagi Muhaimin, Gus Dur bisa saja disebut mengkhianati partai-partai terkait kursi kekuasaan, tapi ia tak pernah mengkhianati rakyat terkait cita-cita reformasi dan demokrasi.

Pada periode itu, demo-demo di jalanan yang digerakkan para penentang Gus Dur sangat marak. Aksi unjuk rasa itu juga didukung pucuk pimpinan kepolisian yang ikut bermain politik. Tak mengherankan bila situasi tersebut memancing kegusaran pendukung Gus Dur—mereka ingin menggelar demo tandingan dalam skala
masif; rencana itu tak terlaksana karena petinggi PKB ingin menghindari terjadinya konflik horizontal. Mereka memilih percaya pertarungan politik di parlemen.
Dalam sidang-sidang MPR yang berujung pada pemakzulan Gus Dur, seluruh anggota FKB melakukan aksi walk out. Satu-satunya yang menyetujui keputusan MPR menurunkan Gus Dur justru sang Ketua Umum DPP PKB Matori Abdul Jalil. Muhaimin mengaku sangat kecewa karena menganggap Matori adalah salah satu guru politiknya.

Setelah beberapa bulan tak mengikuti sidang parlemen seusai Gus Dur diturunkan, FKB akhirnya masuk parlemen bagi. Ini keputusan logis. Mereka sadar bahwa mereka sudah kalah dalam sebuah pertempuran politik. Tapi, melepaskan semua kesempatan bersuara di parlemen akan menjadi kesalahan besar. Show must go on.
Pada periode 1999-2004, salah satu kiprah Muhaimin yang tercatat adalah ketegasannya mengawal amandemen UUD 1945 yang berlangsung dalam sidang-sidang MPR. Ia menjaga agar amandemen itu tetap berada dalam bingkai demokrasi Pancasila, kebhinekaan, dan multikulturalisme. Ia menolak disertakannya tujuh kata—
dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya—mengikuti sila pertama Ketuhanan Yang Mahaesa. Dalam sidang tahunan MPR 2000, 2001 dan 2002, PK (PKS sekarang), PPP, PBB dan sejumlah partai Islam lainnya selalu mengajukan  tujuh kata dalam Piagam Jakarta tersebut agar masuk dalam amandemen UUD 1945. Bahkan, tuntutan partai-partai Islam di MPR ini didukung dengan aksi demonstrasi oleh kelompok-kelompok Islam garis keras di luar gedung parlemen. Sekalipun mendapatkan lobi sana-sini, pula sindiran dan kecaman, ayah tiga anak perempuan ini teguh sikapnya.

Bagi Muhaimin, Islam Kebhinekaan bukanlah jargon kosong. Menurutnya, bunyi Pancasila sudah final dan posisi umat Islam tidak tertekan sama sekali dengan tidak dicantumkannya tujuh kata tersebut. PKB tidak ingin NKRI berubah menjadi negara syariah. Mengganti bunyi Pasal 29 ayat 1 seperti usulan partai-partai
Islam sama saja dengan memberi ruang bagi pembentukan negara Islam. Salah satu pegangan Muhaimin adalah keputusan ulama NU, atau status fikih, yang keluar pada 1945 yang menyatakan bahwa Pancasila adalah pengikat sekaligus penggerak seluruh kekuatan dan aspirasi bangsa, dan ideologi itu tidak bertentangan dengan Islam. Jadi, tidak perlu lagi diamandemen. Setelah Gus Dur turun, PKB mengubah orientasinya dari partai yang berkuasa menjadi partai advokasi.

Ide ini digagas pertama kalinya oleh Muhaimin. Kantor-kantor PKB di seluruh Indonesia dijadikan pusat pengaduan masalahmasalah rakyat, terutama yang terkait konflik antara rakyat dan negara. Dengan cara ini, PKB bisa menjadi awal solusi dua kepentingan: rakyat dan negara. Reposisi ini diyakini bisa menjadikan PKB tumpuan harapan demokrasi. Menjadi partai advokasi adalah pilihan jitu untuk keluar dari dikotomi partai pemerintah dan partai oposisi. Oposisi konvensional berpeluang melemahkan negara yang sedang limbung, adapun partai propemerintah berpotensi kontraproduktif pada upaya melindungi hak-hak dasar warga negara.

Posisi partai advokasi ini awalnya terdengar asing. Jangankan kalangan luar, anggota PKB dan kaum nahdliyin pun bertanya-tanya. Lazimnya, advokasi atau pendampingan dilakukan lembaga swadaya masyarakat, bukan partai politik. Sekalipun pilihan ini juga mengundang sindiran dari partai lain, semisal ‘banting setirnya kok keterlaluan’, Muhaimin sendiri menilai reposisi PKB ini sebagai excersice politik sekaligus tantangan yang menarik. PKB ingin kerja advokasi mereka
menghadirkan perubahan nyata kebijakan publik yang lebih aspiratif, berkeadilan sosial, dan mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, nilai-nilai kemanusiaan universal, serta nilai-nilai Islam
ahlusunnah wal jama’ah.

“Partai advokasi adalah jawaban langsung ataskritik rakyat bahwa partai hanya mementingkan diri sendiri,” kata Muhaimin.Reposisi PKB menjadi partai advokasi terbukti berhasil menjaga perolehan suara pada Pemilu 2004. Muhaimin juga kembali dipercaya sebagai salah seorang Wakil Ketua DPR RI. Pada 2004, pemilihan pimpinan DPR berlangsung dengan sistem paket. Muhaimin satu paket dengan Agung Laksono (Golkar), Soetardjo Soerjogoeritno (PDIP), dan Zaenal Ma’arif (PBR). Paket yang diusung Koalisi Kebangsaan itu mengalahkan paket yang dijagokan Koalisi Kerakyatan.