Memimpin Di Tengah Kemelut

Suatu hari pada pertengahan 2008, Jaya Suprana singgah ke Kantor PBNU di Jalan Kramat Raya. Begitu masuk ruangan Gus Dur, seniman yang juga pengusaha jamu tradisional itu terperanjat bukan main karena mendapati Muhaimin Iskandar berada di sana. “Aduh, kami yang di luar ini ketar-ketir jantungan, ternyata Gus Dur dan Cak Imin malah ketawa enak-enak di sini,” kata Jaya. Mendengar perkataan Jaya, keduanya tertawa lebih keras lagi.

Penggagas Rekor MURI itu memang pantas kaget. Hari-hari itu berita perselisihan antara paman dan keponakan itu santer mengemuka. Muhaimin dan kelompoknya mengajukan gugatan ke Pengadilan Jakarta Selatan setelah diberhentikan dari jabatan mereka pada 26 April 2008 oleh Rapat Gabungan DPP PKB. Gugatan itu dibaca publik sebagai bentuk perlawanan Muhaimin terhadap Gus Dur. Mengingat keduanya adalah pejuang kebhinekaan, wajar saja bila konf
lik mereka menimbulkan kecemasan banyak pihak, utamanya kelompok minoritas yang hakhak mereka selama ini selalu dibela oleh Gus Dur dan Muhaimin. Mungkin dalam bayangan Jaya, dan boleh jadi banyak orang, konflik antara paman dan keponakan itu hadir dalam bentuk saling melontarkan kata-kata keras atau mungkin lebih. Siapa nyana keduanya bisa mengobrol santai seperti tanpa beban.

“Urusan gugatan ya gugatan, hubungan paman dan keponakan ya jalan terus,” kata Muhaimin

Tidak sekali itu saja paman dan keponakan itu berkumpul atau bepergian bersama saat keduanya berselisih jalan dalam perkara kepengurusan DPP PKB, baik saat gugatan kubu Muhaimin dilayangkan ataupun setelah keputusan turun. Menurut Muhaimin, bagi yang memahami tradisi NU, apa yang terjadi antara dirinya dan Gus Dur tak bakal mengundang keheranan. Orangorang NU bisa sangat tajam berbeda pendapat, bahkan mereka yang terhitung kerabat, tapi hal
itu tak pernah menghalangi kehangatan hubungan personal. Ia mencontohkan bagaimana dua pendiri NU, K.H. Bisri Syansuri dan K.H. Abdulwahab Hasbullah, keduanya saudara ipar, hampir setiap saat berbeda pendapat karena Kiai Bisri selalu memilih hukum yang paling berat sementara Kiai Wahab selalu memilih hukum yang paling ringan. Kiai Bisri juga sering berselisih pendapat dengan Kiai Hasyim, padahal keduanya besan. “Mereka tetap bisa saling menghormati, justru perbedaan pendapat mereka menjadi solusi bagi kebuntuan politik NU dan menjadikan NU dinamis,” kata Muhaimin.

Dalam tradisi NU, perbedaan pandangan politik atau keagamaan memang biasa terjadi. Hal itu tak lepas dari empat mazhab yang dianut NU: Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali. Maka, bisa dibilang perbedaan paham di kalangan warga nahdliyin adalah keniscayaan. Muhaimin dalam banyak kesempatan menyebut bahwa hubungannya dengan pamannya tak pernah berubah, bahwa ia tak pernah melawan Gus Dur dan pamannya pun tidak memusuhinya. Kalaupun ada ucapan pamannya yang menyerangnya, ia melihatnya sebagai cara Gus Dur melatih mental perjuangan dan kepemimpinan anak-anak muda. Maka, jika ada yang menjelekjelekkan Gus Dur, ia akan segera menegur orang yang mengatakan hal itu—sebuah sikap yang mengundang keheranan dan bahkan kekesalan
sebagian orang. Tapi, ia memang sejak awal berkomitmen, dan meminta orang-orang yang berada di kelompoknya juga berkomitmen, untuk tidak pernah melontarkan pernyataan negatif tentang Gus Dur.

Jika memang hubungan personal keduanya tak ada masalah, mengapa gugatan itu bisa melayang? Mari mundur sejenak. Tahun 2004 menandai
dimulainya pemilihan presiden langsung di Indonesia. Pada waktu itu, Gus Dur maju lagi sebagai calon presiden tetapi gagal karena alasan kesehatan. Karena Gus Dur tak sreg dengan Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono, pada putaran pertama PKB memberikan suaranya kepada pasangan Wiranto-Salahuddin Wahid. Di putaran kedua, karena Wiranto dan Gus Solah tak lagi ikut berlaga, pimpinan DPP PKB menginstruksikan kader mereka untuk memberikan suara ke pasangan SBY-JK. Untuk pertama kalinya Gus Dur dan Muhaimin memilih strategi yang berbeda. Menurut Gus Dur, lebih baik tidak usah ikut Pilpres sekalian karena KPU cacat hukum sehingga dengan sendirinya produknya juga mengikuti. Setahun kemudian, pada Muktamar PKB 2005 di Semarang,

Muhaimin terpilih sebagai Ketua Umum DPP PKB. Sebagai ketua, pertamatama yang dicanangkannya adalah menjadikan PKB sebagai partai politik yang penggerak utamanya adalah gagasan dan pengetahuan yang terhimpun secara baik, bukan uang maupun pragmatisme lainnya. Oleh karenanya, ia meyakini PKB harus mempunyai mesin pengetahuan yang baik di samping mesin administrasi dan mesinmesin politik lain. Kedua, perumusan politik kiai di zaman ini sehingga karisma dan kemandiriannya mereka terjaga, dan yang tak kalah penting mencegah mereka terkecoh dan terjebak dalam politik praktis jangka pendek. Ketiga, PKB digerakkan oleh kaum muda yang loyal kepada garis komando dan ideologi partai serta ditunjang etos dan kerja keras. Ia saat itu juga mencatat sejumlah tantangan eksternal dan internal yang bakal dihadapi PKB ke depan.

Yang menarik, salah satu tantangan internal yang ia sebut adalah kecenderungan konflik yang cukup tinggi di dalam tubuh PKB sendiri. Ia menyebut bahwa jika sumber konflik bersifat internal maka situasi ini bisa mendewasakan pelaku-pelakunya. Tapi, jika sumber konflik datang dari luar maka kehancuran bisa saja terjadi. Seperti nubuat, apa yang dicatatnya terjadi beberapa tahun kemudian. Beberapa orang baru bergabung dengan kepengurusan PKB saat itu dengan cara tidak lazim. Salah satunya yang cukup menonjol adalah Sigid Haryo Wibisono yang semula bergabung dengan Partai Golkar. Sigid diangkat menjadi anggota Dewan Syuro PKB. Sigid yang tak punya rekam jejak di PKB tiba-tiba saja beroleh jabatan penting. Alih-alih menambah kekuatan partai, orang-orang baru ini justru memantik konflik. Kader-kader partai di beberapa tempat dipecat seenaknya tanpa mengindahkan kepantasan. Di mana-mana saat itu dapat dirasakan kalau PKB sedang tegang. Muhaimin sebagai Ketua Umum DPP tak luput dari serangan. Ia disebut-sebut menjelekjelekkan Gus Dur dalam pidatonya di Palu, Sulawesi Tengah, pada suatu kesempatan.

Tuduhan itu asal-asalan, karena Muhaimin tidak berada di kota itu pada tanggal yang disebutkan. Tak berhenti hanya di situ, kabar bahwa Muhaimin hendak memberontak diembus-embuskan terus. Senjatanya sama, yaitu Muhaimin melontarkan pernyataan-pernyataan yang kurang pantas kepada pamannya itu.
“Upaya memecah-belah dan melemahkan PKB pada waktu itu sungguh mengerikan. Mana mungkin saya bersikap seperti itu kepada Gus Dur? Saya ini penggemar fanatiknya,” ujar Muhaimin. “Sigit adalah anasir jahat yang ingin merusak PKB,” kata Marwan Jafar, salah satu pengurus DPP PKB periode itu yang terkena pemecatan (Marwan kemudian menjadi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kabinet Kerja pada 2014-2016).

Kekesalan sejumlah DPW juga sempat ditujukan kepada Yenny Wahid yang menjabat Sekjen. Menurut mereka, putri Gus Dur itu semestinya bisa menjernihkan perkara, bukan sebaliknya. Menjelang Pemilu 2009, suasana PKB sangat dinamis. Konf lik internal yang semakin tajam karena adanya perbedaan strategi dalam menghadapi pemilu. Muhaimin bersikap, sebagai bagian dari partai koalisi pemerintah PKB dengan dua menteri, yaitu Menakertrans Erman Suparno dan Menteri PDT Saifullah Yusuf yang kemudian diganti M. Lukman Edi, harus tetap menyukseskan program pemerintah. Bahkan, Muhaimin menilai keberhasilan SBY bisa dilanjutkan pada periode kedua dan PKB dapat kembali mendukungnya. Sementara Gus Dur ingin PKB keluar dari koalisi dan membangun kekuatan politik baru di luar SBY dan Megawati yang beroposisi. Namun, keduanya saling memahami posisi masing-masing dan terus berkomunikasi demi kebaikan PKB.

Meskipun demikian, langkah-langkah kubu yang tak menghendaki Muhaimin berada di PKB makin ganas. Puncaknya adalah Rapat Gabungan DPP PKB pada 26 April 2008 yang meminta Muhaimin mundur dari posisinya sebagai Ketua Umum. Muhaimin terhenyak. Tapi, ia memilih tak melakukan langkah apa pun terkait keputusn rapat itu sampai sekitar satu bulan. Dengan sendirinya, keputusan rapat itu menjadi tidak efektif. Beberapa kawan menyatakan bahwa itu adalah
cara Gus Dur memberikan ujian kepada keponakannya itu. Dukungan kawan-kawannya ini membesarkan hatinya.

Apalagi, ia kemudian juga  mendapatkan dukungan dari kiai-kiai sepuh seperti K.H. Mustofa Bisri, K.H. Sahal Mahfudh, K.H. Mahfud Ridwan, dan K.H. Malik Madani. Semuanya sepakat bahwa perlakuan yang diterimanya semena-mena. Beberapa kiai lain seperti K.H. Abdul Aziz Mansur dari Jombang, K.H. Subhan Ma’mun dari Brebes, dan K.H. Dimyati dari Cirebon malah tegas-tegas mengharamkannya mundur karena itu artinya lari dari pertempuran. Gus Dur sendiri tidak pernah menyatakan secara terbuka meminta dirinya mundur dari Ketum PKB. Dalam sebuah pertemuan dirinya dengan Gus Dur di saat makin panasnya situasi
PKB, Gus Dur hanya menyatakan terserah dirinya mau mundur atau tidak. Kalimat Gus Dur itu membuat dirinya bimbang, sementara pemilu sudah di depan mata.
Pernah suatu ketika Gus Dur memanggil Muhaimin.

Di ruangannya, Gus Dur memintanya membuat surat pengunduran diri. Sebagai keponakan yang menghormati pamannya, ia mematuhinya. Ia membuat surat yang diperintahkan dan menyerahkannya ke Gus Dur beberapa waktu kemudian. Gus Dur menerimanya. Tapi, sebentar kemudian, sang paman menyerahkan kembali kepada si keponakan. “Sudah, kamu simpan saja surat ini,” kata Gus Dur. Pernyataan Gus Dur itu seolah menyatakan bahwa dirinya pribadi tidak pernah benar-benar menginginkan Muhaimin mundur. Muhaimin sendiri merasa telah lulus ujian loyalitas karena tak membantah saat diminta membikin surat. Maka, dengan itu ia membulatkan tekad untuk terus memimpin PKB menyongsong Pemilu 2009.

Namun, itu tidak bisa dilakukannya dengan mulus karena kepengurusan PKB secara de facto sudah terbelah. Ia harus mendapatkan legalitas hukumnya kembali sebagai Ketum PKB sebagai syarat keikutsertaan PKB dalam pemilu. Gus Dur sendiri bersikap PKB lebih baik tidak ikut pemilu. “Dosa sejarah jika PKB gagal ikut pemilu,” kata Muhaimin. Dengan alasan hukum, moral, dan perintah kiai itulah akhirnya ia mengajukan gugatan ke Pengadilan Jakarta Selatan. Setelah gugatan dilayangkan, dua kubu PKB melakukan gerak cepat dengan sama-sama menggelar Muktamar Luar Biasa (MLB) pada kisaran waktu yang berdekatan. Kubu Muhaimin mengadakannya di Ancol, sementara kubu yang berseberangan di Parung. Pada Juni 2008, Pengadilan Jakarta Selatan menyatakan bahwa pemberhentian A. Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum, M. Lukman Edi sebagai Sekjen, Eman Hermawan dan M. Hanif Dhakiri sebagai Wasekjen DPP PKB
tidak sah. Posisi keempat orang ini dipulihkan.

Pengadilan juga memutuskan hasil MLB Ancol tidak sah, tapi ini tak berpengaruh karena Muhaimin dan rekan-rekannya kembali ke jabatan mereka sesuai keputusan Muktamar Semarang. Kemenangan di pengadilan tidak membuat Muhaimin lantas diterima semua warga nahdliyin. Ada yang masih tidak terima ia berani melayangkan gugatan. Suara-suara tidak enak pun masih sering melayang kepadanya. “Kalau mengingat masa-masa itu rasanya nelangsa banget, setiap hari dikata-katai, kami di jauhi seperti penderita lepra,” kata Rustini, istri Muhaimin. Untuk menenteramkan hati, mereka melakukan ziarah ke makam para wali.

Hati Muhaimin baru benar-benar lega setelah ia menerima SMS dari Gus Dur yang dikirimkan melalui asistennya. Dalam pesan singkat itu, Gus Dur mengucapkan selamat atas kemenangan Muhaimin dan memintanya meneruskan perjuangan. Tak hanya itu, Gus Dur juga memanggilnya ‘Anandaku’, sesuatu yang tak pernah Gus Dur lakukan sebelumnya. Setelah kemenangan di pengadilan, ada tugas besar menanti: mempersiapkan PKB berlaga pada Pemilu 2009. Kondisi riil saat itu cukup memprihatinkan. Keuangan partai minim, kantor masih mengontrak, dan yang paling gawat adalah banyak kader yang tak mau lagi menjadi calon legislatif
dari PKB.

Muhaimin menilai upaya pelemahan PKB yang terjadi para periode itu ada kaitannya dengan pelemahan NU secara keseluruhan sebagai kekuatan sosial-politik penting di Indonesia. Maka, ia tak heran mendapati bahwa setelah kubunya dimenangkan pengadilan, PKB masih saja mendapatkan gangguan. Saat penyerahan berkas ke Komisi Pemilihan Umum, PKB baru bisa melakukannya pada menit-menit terakhir jelang saat penutupan yang ditetapkan pada tengah malam. Kubu lawan Muhaimin menghalang-halangi. Tak kurang akal, berkas ini akhirnya bisa sampai ke meja KPU dengan cara dimasukkan ke ransel dan dibawa beberapa orang yang tak mengenakan atribut PKB secara estafet.

Yang menarik, Muhaimin tetap menempatkan kader-kader PKB yang sebelumnya berseberangan pandangan dengannya di nomor jadi, seperti Effendy Choirie misalnya. Ia tak mau menang-menangan sendiri karena itu bakal tidak sesuai dengan nilai-nilai dan budaya NU. Penempatan kader-kader yang semula berseberangan itu ternyata tidak membuat kampanye PKB pada Pemilu 2009 berjalan mulus. Yang ada malah sabotase berjalan terus. Poster, spanduk, dan umbul-umbul PKB tak pernah bertahan lama di ruang publik karena selalu ada yang mencopoti. Juru kampanye yang akan masuk arena juga dihalang-halangi. Di Kota Solo, misalnya, mobil kampanye PKB digedor-gedor dan kursi di arena dibalik-balik dan ditendangi.

Bila pada pemilu sebelumnya PKB selalu memasang foto Gus Dur, dalam Pemilu 2009 tidak lagi karena kabarnya Gus Dur tidak berkenan. Saat itu, Muhaimin bilang bahwa pihaknya tak pernah mendengar langsung itu adalah keinginan Gus Dur. Kalaupun benar, ia memaknainya sebagai cara pamannya mendidik kader-kader PKB menjadi mandiri, tak tergantung satu figur. Konflik para periode itu berimbas langsung pada perolehan suara PKB pada Pemilu 2009. Kenyataan tersebut tentu pahit. Ia akhirnya mengambil langkah rekonsiliasi kultural untuk memadamkan konflik internal. Pelajaran mahal dari Pemilu 2009 melecutnya dan jajaran DPP untuk semakin bersungguh-sungguh menata PKB. Ia ingin PKB menjadi sebuah partai yang menegakkan aturan main dan etika politik, dibangun di atas kebersamaan dan penghargaan terhadap semua anggota partai.

PKB yang ideal menurutnya adalah yang mengusung nilai-nilai kebangsaan, kerakyatan, dan kebhinekaan; mempunyai sistem kepemimpinan lebih kolektif, dan mendedikasikan energinya untuk membela kepentingan bersama. Secara bertahap, kemelut di PKB ia atasi. Ia menata internal organisasi dan membersihkan rumah PKB dari para perusak seperti Sigid Haryo Wibisono—Sigid sendiri pada pada 2009 dijatuhi hukuman 15 tahun karena terlibat dalam kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Andi Nasrudin Zulkarnaen.

Pekerjaan rumahnya memang masih banyak dan ujian sesungguhnya ada pada Pemilu 2014. Tapi, dengan keberhasilannya mengurai benang kusut di partainya, energinya tak lagi habis untuk mengurusi konflik. Pilpres 2009 juga menandai pengambilan jalan politik yang berbeda antara Gus Dur dan Muhaimin. Gus Dur sendiri berkampanye untuk partai yang berbeda, Partai Gerindra untuk pileg dan Prabowo—yang kemudian maju menjadi calon wakil presiden mendampingi Megawati; sementara Muhaimin memilih SBY-Boediono. Perbedaan sikap antara paman dan keponakan ini pada waktu itu memang terlihat keras di mata
publik. Tapi, konflik mereka tak pernah bersifat personal. Perbedaan strategi politik mereka memang tajam tetapi mereka berdua bisa mengobrol santai untuk banyak hal dalam keseharian mereka. Tahun 2009 benar-benar menjadi tahun roller coaster bagi Muhaimin. Setelah hiruk-pikuk konf lik internal dan keikutsertaan dalam pemilu, pada 17 Agustus 2009, ia mendapatkan anugerah dari pemerintah berupa Bintang Mahaputera Adipradana berkat pengabdiannya di partai politik dan parlemen. Kemudian, pada 22 Oktober 2009, ia dipercaya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Republik Indonesia.